Deliserdang - DPD MOSI memberitakan, bahkan menyurati Pemkab Deliserdang, tentang dugaan adanya perusahaan Ilegal di Desa Sampali. kini Perusahaan pembuatan kasur digeruduk puluhan massa Mahasiswa , dan menuntut Pabrik pembuatan kasur tersebut ditutup.
Beredarnya pemberitaan tentang adanya Pabrik pembuatan kasur di Tanjungrejo Desa Sampali yang diduga tidak memiliki izin, kali ini puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Pabrik kasur, Selasa 17/03/26 sekira jam 15.00 Wib.
Dalam aksinya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasinya dengan menuntut pihak perusahaan menunjukkan ijin perusahaan, dalam aksinya Mahasiswa juga membawa sejumlah tulisan dengan berbagi tuntutan diantaranya, menuntut Bupati Deliserdang menutup aktivitas Pabrik, karena diduga tidak mempunyai izin bangunan, izin UPL/UKL dan Amdal.
Menurut informasi yang didapat, Aksi berakhir setelah pihak Perusahaan membahas Massa aksi, belum diketahui apa hasil pembicaraan antara pihak perusahaan dengan pihak massa aksi , hingga massa aksi memutuskan membubarkan diri.
Sebelumnya DPD MOSI ( Media Organisasi Siber Indonesia) Sumatera Utara, salah satu persatuan Wartawan di Sumatera Utara diketahui telah melayangkan surat permohonan konfirmasi ke Bupati Deliserdang, Camat Percut Sei tuan, Kepala Desa Sampali, bahkan sudah diberitakan beberapa kali di media online dan streaming.
Dalam pemberitaan sebelumnya juga DPD MOSI mendesak Bupati Deliserdang untuk turun tangan dan melakukan tindakan tegas terhadap Perusahaan / Pabrik pembuatan Kasur yang ada di lahan Garapan Desa Sampali, namun hingga turunnya aksi mahasiswa, pemkab Deliserdang sepertinya tidak mempunyai kemampuan.
DPD MOSI ( Media Organisasi Siber Indonesia) Sumatera Utara melalui ketuanya Rudi Hutagaol menyampaikan, dengan adanya aksi langsung Mahasiswa di depan Pabrik, Ia berjanji akan tetap mengawal status dugaan Pabrik pembuatan kasur yang diduga tidak memiliki izin tersebut hingga Pemkab Deliserdang memberikan tanggapan serius.
Rudi juga mengatakan, DPD MOSI dalam waktu dekat akan menyurati langsung DPRD Kabupaten Deliserdang untuk ikut terlibat dalam mengawal dan mengawasi dugaan Pabrik tersebut, dan meminta DPRD Deliserdang ikut memperhitungkan dugaan lemahnya penanganan kinerja Pemkab Deliserdang.
Tim
