Surat klarifikasi tak di jawab  Akhirnya lintas ormas melakukan aksi di BAPENDA DELI SERDANG

DeliSerdang - Kebijakan Pj Bupati Ir Wirya Alrahman yang mempunyai goodwill dengan semangat dibarengi upaya untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dari perolehan pajak daerah, berbanding terbalik dengan kinerja bawahannya oknum pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang.

Hal ini seperti dinyatakan sejumlah aktivis pemerhati kebijakan dan keuangan daerah yang tergabung dalam Forum Lintas Ormas Deli Serdang yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bapenda, Inspektorat Deli Serdang dan Kantor Bupati Deli Serdang, Jum'at,(13/9/2024).

Aksi damai yang dipimpin Nur hidayat dan di dampingi Koordinator Aksi Amri Harahap, dan Erwin Ramadani didukung sejumlah peserta aksi, menduga oknum Pejabat terkait di Bapenda Deli Serdang melakukan manipulasi data dalam penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2),dan juga penurunan kelas NJOP sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar lebih kurang dua milyar rupiah.

Amri harahap juga menyampaikan Sebelumnya kami juga sudah melayangkan surat mohon klarifikasi sebanyak dua kali dengan objek yang berbeda ke Bapenda Deli Serdang serta inspektorat satu kali,akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban tanggapan sama sekali, sehingga membuat kami harus melakukan aksi ini.

"Kami tadi mulai aksi jam 10 di Bapenda (Deli Serdang) dengan menghadiahkan keranda mayat, tanda matinya hati nurani pejabat (Bapenda Deli Serdang) dan miniatur tikus sebagai simbol oknum pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi", ujar Amri Harahap Koordinator Aksi kepada awak media

"Hasil temuan kami di lapangan, data obyek pajak PBB P-2 terindikasi dimanipulasi sehingga mengakibatkan kerugian uang negara kurang lebih dua milyar rupiah", terang Amri Harahap.

Keterangan ini diamini Erwin Ramadani, yang dengan antusias sangat mendukung kebijakan Pj Bupati Deli Serdang dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, namun malah berbanding terbalik dengan kinerja bawahannya di lapangan khususnya di instansi Bapenda Deli Serdang.

"Di saat Pj Bupati dengan berbagai cara agar PAD bertambah, para oknum pejabat di Bapenda, terutama para oknum Kabid, Subbid Verifikasi malah diduga melakukan tindak pidana korupsi PBB P-2", tutur Erwin.

Sangat ironis lanjut Erwin, kebijakan Bapak Pj Bupati berbanding terbalik seribu derajat dengan para bawahannya di Bapenda, seakan-akan kebijakan Pj Bupati dikebiri dan dipermainkan bawahannya.

Kordinator aksi Erwin juga menyampaikan "Ada Apa Dengan Inspektorat" kami sangat menyayangkan jawaban dari  inspektorat Deli Serdang yang seolah- olah buang badan terhadap surat klarifikasi kami yang sudah masuk ke inspektorat,"Nanti suratnya kami cek kembali"ujar perwakilan dari inspektorat Deli Serdang.

Para aksi demo lintas ormas  juga menegaskan Aksi ini akan terus kita lanjutkan di Bapenda ,kantor bupati ,dan kami juga berharap pihak kepolisian, kejaksaan ikut andil  mendukung dan memeriksa tuntutan kami,apabila belum ada juga jawaban secara tertulis atas surat mohon klarifikasi yang sudah kami layangkan.

Kegiatan aksi yang kemudian dilanjutkan ke kantor Bupati dan Inspektorat Deli Serdang mengajukan beberapa tuntutan aksi yang di antaranya:

1. "Periksa dan tangkap para pejabat di Bapenda Deli Serdang yang diduga terlibat dalam manipulatif data dalam penerbitan PBB P-2."

2. "Periksa dan cabut izin para pengusaha (wajib pajak) yang diduga memberikan suap sehingga memanipulatif data PBB P-2 di lapangan."